Mendapatkan Rumah Murah

Mendapatkan Rumah Murah Kini Semakin Gampang

Jakarat 2003, Tahun ini barangkali kita bakal melihat raut wajah bahagia dari para pegawai negeri sipil (PNS), buruh, TNI/Polri dan masyarakat umum. Mengapa demikian? Karena tahun ini dipastikan akan banyak dana melimpah yang bisa didapatkan untuk membeli rumah.
Tetapi nanti dulu. Dana itu tidak untuk membeli rumah tipe real estat apalagi untuk rumah mewah, melainkan hanya boleh untuk membeli rumah sederhana kurang dari 36 meter persegi seharga antara Rp 25-36 juta per unit.
Di tahun ini pula pemerintah tampaknya bakal tancap gas untuk membangun rumah sederhana. Dana telah disiapkan. Jumlahnya pun lumayan besar.
Pemerintah melalui Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (Menkimpraswil) Soenarno memastikan tahun ini telah tersedia Rp 480 miliar dari total Rp 1 triliun dana milik Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) di Depkimpraswil yang dapat dipakai sebagai kredit konstruksi untuk membangun rumah bagi PNS dan TNI/Polri.
“Hingga saat ini banyak PNS yang masih kesulitan memperoleh rumah tinggal yang layak. Maka Bapertarum selaku mitra kerjanya harus mengupayakan mereka agar nantinya bisa memiliki rumah yang layak dan sehat. Sebagian dana yang ada difokuskan betul-betul bagi penyediaan rumah PNS,” ucap Soenarno.
Selain itu pemerintah menyediakan dana Rp 600-an miliar yang diperuntukkan bagi subsidi selisih bunga KPR (kredit pemilikan rumah). Bahkan seperti ditegaskan oleh Dirjen Perumahan dan Permukiman Depkimpraswil, Mohamad Akil, pemerintah melalui Bapertarum juga memberikan subsidi uang muka sebesar Rp 1,5 juta hingga Rp 2,1 juta bagi PNS yang kesulitan membeli rumah dengan cara mencicil.

Uang Muka
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, selama ini dua hal yakni uang muka dan cicilan, menjadi ganjalan utama. Kalau bukan cicilan yang dirasakan terlalu besar, konsumen seringkali tidak memiliki uang untuk membayar uang muka.
Ini bukan mengada-ada. Ketika SH menyebutkan besaran uang muka sekitar Rp 8 juta untuk rumah sederhana tipe 21 di perumahan Griya Cendekia Parung, wajahnya langsung berubah serius. “Cukup besar juga ya. Duitku gak ada sebanyak itu. Paling-paling gajiku cuma bisa buat bayar cicilan doang. Kalau mau pinjamin aku dong buat bayar uang muka,” katanya dengan senyum di bibir.
Kendala seperti tertangkap dari percakapan di atas, menurut Fuad Zakaria, Ketua Umum Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan Sederhana Seluruh Indonesia), barangkali tidak terdengar lagi di tahun ini. Sebabnya, pemerintah memberikan bantuan dalam hal penyediaan uang muka atau subsidi KPR. Tinggal pilih salah satu, kalau tidak uang muka ya KPR.
Dikemukakannya, terdapat tiga pengelompokan subsidi uang muka berdasarkan gaji yaitu kelompok yang gajinya Rp 1.100-900.000 per bulan, lalu kelompok II yang gajinya Rp 900.000-Rp 500.000 dan kelompok ketiga adalah yang gajinya kurang dari Rp 500.000 per bulan.
Jika mengambil subsidi KPR, cicilan akan menjadi lebih murah. Paling tidak dengan hitungan maksimal sepertiga gaji, konsumen bisa mengambil kredit rumah.
Untuk Pegawai Negeri Sipil, mereka ini makin terbantu dengan subsidi uang muka dari Bapertarum. Mereka memiliki tabungan sebesar Rp 1,5 juta hingga Rp 2,1 juta. Setiap PNS diperkenankan mendapatkan pinjaman sebesar Rp 3,5 juta dengan bunga rendah 8 persen. Cicilannya hanya Rp 75 ribu per bulan selama lima tahun.
“Murah sekali. Jadi PNS bisa tidak usah keluar uang dari kantong. Mereka punya tabungan Rp 1,5 juta – Rp 2,1 juta ditambah Rp 3,5 jadi total Rp 5 juta. Kalau ambil rumah Rp 36 juta dengan uang muka sebesar 15 persen dari nilai rumah, berarti dia tinggal tanda tangan saja. Paling-paling bayar uang administrasi. Jadi PNS sekarang ringan sekali,” kata Fuad menjelaskan.
Begitu juga dengan buruh dan TNI/Polri, situasinya juga semakin mudah. Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Megawati Soekarnoputri agaknya membuat Jamsostek lebih concern untuk menyediakan dana subsidi bagi buruh agar dapat membeli rumah. Paling tidak rumah sederhana. Begitupun TNI/Polri dapat mengambil dari YKPP (Yayasan Kesejahteraan Putra-Putri ABRI). Kesimpulannya, masyarakat dapat mengambil uang muka dari tempat lain lalu cicilannya ambil selisih bunga, sehingga keduanya tidak dirasakan memberatkan keuangan keluarga.
Urusan mengambil KPR bersubsidi juga semakin gampang. Pasalnya, Depkimpraswil telah bekerjasama dengan 21 bank-bank pelaksana pembeli subsidi selisih bunga dan tidak hanya melulu bergantung pada Bank Tabungan Negara (BTN).

Proyek
Bagi kalangan pengembang (developer), kepastian yang dihembuskan oleh pemerintah ini jelas memberi angin segar. Baik REI (Real Estat Indonesia) dan Apersi menyambut baik regulasi dan kepastian penyaluran dana subsidi dari pemerintah dan perbankan.
Lukman Purnomosidi, Wakil Ketua Umum DPP REI, kepada SH, sempat menyatakan bahwa pihak developer sudah lama menunggu kepastian subsidi dari pemerintah ditambah dengan kepastian regulasi lainnya. Selanjutnya pengembang pasti akan membangun.
“Subsidi selisih bunga harus kita akui sangat kita butuhkan. Tanpa itu tidak mungkin masyarakat berpenghasilan rendah seumur hidupnya bisa mendapatkan rumah yang layak untuk tinggal. Tetapi itu saja tidak cukup karena pemerintah juga perlu membantu dalam hal penyediaan infrastruktur jalan dan listrik. Kita di pengembang sesuai fungsi kita, siap kok membangun jika semua jelas dan pasti,” kata Lukman.hal yang sama juga dikatakan Herman Sudarsono, Dirut PT Duta Putra Grup.
Lukman, Herman dan Fuad Zakaria, adalah sejumlah nama dalam deretan pengurus REI maupun Apersi yang banyak menggeluti pembangunan rumah sederhana. Lukman Purnomosidi misalnya, memiliki PT Jasa Selera Asia (JSA), yang saat ini mengembangkan perumahan Griya Cendekia di wilayah Parung, Bogor, seluas 43 hektare.
Sebagian besar dari rumah-rumah di sini adalah Tipe 21, 27 dan 36, sisanya tipe yang lebih besar. Total terdapat sekitar ribuan unit RS yang dikembangkan di sana.
Selain di Parung, PT JSA juga mengembangkan perumahan Griya Narama seluas 45 hektare, masih diperuntukkan bagi kalangan PNS dan instansi/departemen yang jumlahnya mencapai 4.500 unit. Dan satu lagi di wilayah Suradita, Serpong, developer ini membangun kurang lebih 3.000 unit rumah pada areal seluas 43 hektare.
Sementara Fuad memiliki proyek perumahan sederhana Taman Villa Permata Cisoka di Tangerang seluas 23 hektare, di Cisau seluas 43 hektare dan satu lagi di Parung Permata Indah. Ketiganya juga diperuntukkan untuk rumah-rumah sederhana.
Sedangkan Herman Sudarsono sejak lama dikenal sebagai pengembang spesialisasi rumah-rumah sederhana. Proyek-proyeknya yang sudah berjumlah belasan perumahan di kawasan Jabodetabek, juga mengkhususkan diri pada pembangunan rumah-rumah sederhana hingga menengah. Secara keseluruhan, tidak kurang dari 400-an pengembang di seluruh Indonesia yang berkecimpung pada pembangunan rumah sederhana.
Dari uraian di atas kita bisa katakan, dengan kondisi ekonomi saat ini dan banyaknya subsidi yang diluncurkan oleh pemerintah, rasanya tidak ada alasan pengadaan rumah sederhana bakal tersendat. Justru target 200.000 unit rumah bagi pengembang di tahun ini, seharusnya bisa tercapai dan bahkan melebihi target tersebut. Hitung-hitungannya sederhana saja.
“Jika kita ambil rata-rata anggota kita di Apersi membangun 300-500 unit rumah dan itu tergolong sederhana karena pengembang seperti saya bisa membangun 3.000 unit dalam satu proyek. Berarti dari Apersi sendiri bisa mencapai 200.000 unit. Ditambah pengembang lain, berarti realisasi pembangunan rumah sederhana bisa tercapai,” kata Fuad optimis. Semoga.
(SH/rudy victor sinaga)
Jasa Online Desain dan Pemborong Rumah 021-73888872